OM

JEJAK ASPIRASI

Laporan Akuntabilitas Publik

Dari Suara Warga,
Menjadi Tindakan Nyata.

Halaman ini mendokumentasikan tindak lanjut atas aspirasi yang telah diselesaikan. Sesuai komitmen UU PDP, seluruh identitas pelapor telah dianonimisasi secara otomatis oleh sistem untuk melindungi privasi warga.

1,240
Tiket Diselesaikan
18
Rapat Komisi X
45+
Rujukan Instansi
100%
Privasi Terjaga
Selesai 02 Okt 2026

Kendala Lapor Diri & Paspor PMI

Kategori: Diaspora (Asia Timur - Taiwan)

"Saya perwakilan kelompok PMI di Taichung. Kami kesulitan mengakses layanan paspor online karena antrean selalu penuh, sementara masa izin tinggal kami hampir habis."

Tindak Lanjut Legislatif

Tim Staf Ahli berkoordinasi langsung dengan Atase Imigrasi KDEI Taipei. KDEI membuka kuota antrean darurat akhir pekan (walk-in) khusus pekerja dengan masa izin mendesak.

Selesai 28 Sep 2026

Perbaikan Jalan Fatmawati-Cilandak

Kategori: Infrastruktur (Jakarta Selatan)

"Terdapat lubang jalan cukup dalam di perempatan Fatmawati arah TB Simatupang. Sangat membahayakan pengendara motor bila tergenang saat malam hujan."

Tindak Lanjut Legislatif

Nota dinas rujukan dilayangkan ke Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. Pada 30 Sep, regu teknis turun langsung melakukan pengaspalan penutup jalan (*patching*).

Agenda RDP 15 Sep 2026

Tata Kelola Royalti LMK/LMKN

Kategori: Industri Kreatif & Hak Cipta

*[Agregasi dari 142 Laporan Serupa]*
"Kami musisi kafe dan pencipta lagu independen merasa sistem penarikan royalti oleh LMK belum transparan. Hak performing rights tidak terdistribusi secara akuntabel."

Tindak Lanjut Legislatif

Isu ditarik ke tingkat sistemik. Bapak Once Mekel menjadikannya agenda pembahasan resmi dalam RDP Komisi X DPR RI bersama DJKI Kemenkumham guna reformasi audit LMKN.

Selesai 11 Okt 2026

Penahanan Paspor PMI oleh Agensi

Kategori: Diaspora (Asia Tenggara - Malaysia)

"Paspor dan dokumen kontrak saya ditahan sepihak oleh agensi di Kuala Lumpur dan gaji dipotong tanpa kejelasan adendum kerja."

Tindak Lanjut Legislatif

Eskalasi diplomatik dilayangkan ke Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur. Paspor dan sisa hak gaji berhasil diserahterimakan kembali ke pekerja secara aman.

Selesai 08 Okt 2026

Pengerukan Saluran & Cegah Genangan

Kategori: Infrastruktur (Jakarta Selatan - Tebet)

"Saluran penghubung di Tebet Barat tertutup endapan lumpur pekat. Air kerap meluap ke pemukiman saat hujan intensitas tinggi lebih dari satu jam."

Tindak Lanjut Legislatif

Koordinasi intensif dengan Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jaksel. Dikerahkan regu pemeliharaan saluran untuk pengerukan sedimen sepanjang 350 meter.

Selesai 22 Sep 2026

Fasilitasi Ruang Latihan & HKI Seni

Kategori: Industri Kreatif & Budaya

"Sanggar tari tradisional muda kesulitan menyewa ruang gladi publik karena biaya tinggi, serta kesulitan sertifikasi hak cipta koreografi karya baru."

Tindak Lanjut Legislatif

Advokasi akses fasilitas gelanggang remaja (GRJU) gratis untuk sanggar terdaftar serta fasilitasi pendaftaran sertifikasi HKI cuma-cuma berkolaborasi dengan Kemenparekraf.

Selesai 14 Sep 2026

Repatriasi & Dokumen Darurat WNI Sakit

Kategori: Diaspora (Timur Tengah - Jeddah)

"WNI pekerja informal di Jeddah mengalami stroke dan dokumen izin tinggalnya kedaluwarsa sehingga terkendala kepulangan berobat ke Indonesia."

Tindak Lanjut Legislatif

Staf Ahli berkoordinasi dengan Satgas PWNI Kemlu dan KJRI Jeddah. Diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dan difasilitasi pemulangan repatriasi kemanusiaan.

Selesai 05 Okt 2026

Penerangan Jalan Umum (PJU) Pejalan Kaki

Kategori: Infrastruktur (Jakarta Pusat)

"Lampu trotoar penghubung stasiun di Tanah Abang padam berhari-hari. Jalur sangat gelap dan rawan kriminalitas bagi pekerja perempuan saat pulang malam."

Tindak Lanjut Legislatif

Nota pengawasan diteruskan ke Dinas Bina Marga DKI Seksi Penerangan Jalan. Lampu LED pintar 120W dipasang dan menyala kembali dalam kurun waktu 2x24 jam kerja.

Agenda RDP 01 Okt 2026

Regulasi AI Scraping Musik & Suara

Kategori: Industri Kreatif & Kebijakan AI

"Keresahan komunitas vokalis dan pencipta lagu terkait peniruan timbre suara dan karya cipta oleh model AI tanpa izin dan tanpa kompensasi royalti hak moral."

Tindak Lanjut Legislatif

Diangkat menjadi Pokok Pikiran Komisi X DPR RI dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Hak Cipta dan Regulasi Etika AI Nasional demi proteksi hak ekonomi kreator.

Terhubung langsung ke CRM Pengelolaan Legislatif Once Mekel